(1) Penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
(2) Pengembangan produk dan karya;
(3) Kemitraan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
(4) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
(5) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
(6) Konsultasi dan pembuatan kajian/analisis.
5
Lainnya
Dokumen Pendukung MOU Lainnya
No
Instansi/Lembaga
Perihal
Link
1
DIREKTORAT STRATEGI DAN SISTEM PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN MODEL PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF
2
DIREKTORAT STRATEGI DAN SISTEM PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN PENERAPAN PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF BAGI DOSEN
3
BPJS KETENAGAKERJAAN
IMPLEMENTASI KURIKULUM DAN MAGANG MAHASISWA DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
4
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
PENYUSUNAN MODUL PEMBELAJARAN SEKOLAH RAKYAT
5
Lainnya
Dokumen Pendukung Lainnya
No
Instansi/Lembaga
Perihal
Link
1
Surat Rekomendasi Dukungan PJJ Wali Kota Tasikmalaya
Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
2
Surat Rekomendasi Dukungan PJJ Universitas Islam Tasikmalaya
Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
3
Surat Rekomendasi Dukungan PJJ Sekda Kab. Tasikmalaya
Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
4
Surat Rekomendasi Dukungan PJJ Sekda Kab. Purwakarta
Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
5
Surat Rekomendasi Dukungan PJJ Sekda Kab. Brebes
Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
6
Surat Rekomendasi Dukungan PJJ Dinas Pendidikan Tasikmalaya
Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
7
Surat Rekomendasi Dukungan PJJ Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
8
Surat Rekomendasi Dukungan PJJ Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
9
Surat Rekomendasi Dukungan PJJ Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
10
Lainnya
Dokumen Pendukung Lainnya
Daftar Output dan/atau Outcome Unit Kerja Direktorat
Informasi Prosedur Memperoleh Layanan Informasi Publik
PPID UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Permohonan Informasi Publik
Permohonan Informasi Publik adalah proses yang dilakukan Pemohon untuk mendapatkan informasi publik dari suatu Badan Publik. Perolehan informasi publik ditempuh dengan mengikuti prosedur (tata cara) permohonan informasi publik yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Video Panduan Permohonan Informasi Publik
Tata Cara Permohonan Informasi Publik
1
Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID UPI melalui sarana yang telah disediakan seperti formulir online yang tersedia pada website PPID dan aplikasi mobile PPID UPI. Selain itu juga bisa dengan datang langsung ke loket pelayanan PPID UPI.
2
Pemohon mengisikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan benar. Melampirkan juga salinan identitas berupa KTP/Surat Kuasa/Bukti Pengesahan Badan Hukum tergantung dari identitas pemohon (individu atau organisasi).
3
Permohonan informasi akan diverifikasi, apabila disetujui pemohon akan mendapatkan tanda bukti permohonan informasi publik.
4
Pemohon akan mendapatkan tanggapan dari PPID UPI terkait dengan permohonan informasi yang telah diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tuhuh) hari kerja.
5
Jika disetujui, PPID UPI akan memberikan akses kepada informasi publik yang diminta. Informasi dapat disampaikan dalam bentuk fisik (dokumen cetak) atau digital (dokumen elektronik) tergantung pada bentuk informasi dan preferensi pemohon. Jika ada biaya yang diperlukan, PPID UPI akan memberitahukan kepada pemohon sebelum informasi diberikan.
Kewajiban Pemohon Informasi Publik
Meskipun publik memiliki hak untuk memperoleh informasi sesuai UU KIP, publik juga memiliki kewajiban untuk:
1
Menggunakan informasi sesuai dengan tujuan permohonan.
2
Tidak menyalahgunakan informasi untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum.
3
Melindungi informasi yang bersifat rahasia atau menyangkut privasi.
4
Menghormati hak kekayaan intelektual.
5
Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait penggunaan informasi.
6
Tidak menyebarluaskan informasi yang dikecualikan.
PPID Universitas Pendidikan Indonesia menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan atas pelayanan publik, tindak penyalahgunaan wewenang, atau ketidaksesuaian layanan informasi publik di lingkungan universitas.
Kanal Pengaduan Resmi
1. ULT UPI (Layanan Terpadu)
Pengaduan langsung atau online melalui sistem Unit Layanan Terpadu UPI.
